Kaltimnyapa.com, Samarinda – Sebuah peristiwa mengenaskan terjadi pada hari Jumat subuh, sekitar pukul 05.00 WITA, ketika seorang tokoh adat yang sedang berjaga di posko penjagaan tewas dalam insiden tragis saat truk pengangkut batu bara melintas. Kejadian ini menambah deretan peristiwa serupa yang kerap terjadi di Kalimantan Timur.
Tragedi tersebut mengingatkan masyarakat pada insiden beberapa bulan lalu, di mana seorang pendeta menjadi korban keganasan industri pertambangan di wilayah ini. Pendeta tersebut tewas terlindas truk pengangkut batu bara dalam kejadian yang mengejutkan publik.
Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul), Maulana, mempertanyakan kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur dan Kapolda Kaltim. Menurut Maulana, di bawah kepemimpinan mereka, insiden serupa terus berulang tanpa adanya langkah konkret untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini.
Ia menyoroti bahwa Pj Gubernur Kaltim dan Kapolda Kaltim belum pernah menyatakan sikap atau tindakan nyata dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa, khususnya yang melibatkan masyarakat yang mempertahankan hak mereka dari ancaman industri besar.
“Kami mendesak agar implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit segera dijalankan,” tegas Maulana.
BEM KM Unmul juga menyatakan sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang. Mereka menuntut agar Kapolda Kaltim bertanggung jawab penuh dan mengusut tuntas insiden ini, serta meminta Pj Gubernur Kaltim untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait pembunuhan tokoh adat tersebut.
“Apabila Pj Gubernur Kaltim dan Kapolda Kaltim tidak mampu mengusut tuntas peristiwa ini, maka kami mendesak mereka untuk turun dari jabatannya,” ujar Maulana menutup pernyataannya.
Peristiwa ini menambah kekhawatiran publik akan dampak negatif aktivitas pertambangan yang terus menggusur masyarakat adat dan merusak lingkungan. Masyarakat kini menunggu tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwenang dalam menjamin keamanan serta hak-hak masyarakat Kalimantan Timur di tengah gempuran industri.
