Kaltimnyapa.com, Sangatta – Pembagian perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah dalam realisasi anggaran di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan publik.
Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa penetapan zona tersebut didasarkan pada persentase realisasi anggaran yang tercatat di setiap perangkat daerah.
Meskipun sistem ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian anggaran, penggunaan sistem berbasis online dinilai menjadi kendala utama yang menghambat proses tersebut.
“Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh di bawah target, sementara zona hijau menunjukkan perangkat daerah yang hampir mencapai target anggaran yang telah ditetapkan,” ungkap Bowo saat ditemui di kantornya.
Bowo menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun sistem online yang diterapkan dirancang untuk mempercepat proses pengelolaan anggaran, kenyataannya banyak perangkat daerah yang masih menghadapi kendala teknis yang menghambat kelancaran pencairan anggaran.
Salah satu hambatan utama adalah pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang sering mengalami gangguan teknis.
“Sejatinya, sistem yang digunakan sudah cukup baik, namun sering kali mengalami gangguan teknis. Masalah ini membuat beberapa perangkat daerah kesulitan untuk mencairkan pembayaran meskipun semua tahapan lainnya sudah selesai,” tambah Bowo.
Kondisi ini tentu berdampak pada pelaksanaan program kerja di lapangan. Beberapa kegiatan pembangunan terhambat karena pembayaran yang belum bisa diproses, meskipun anggaran untuk kegiatan tersebut sudah tersedia.
Bowo berharap ke depannya ada evaluasi rutin terhadap sistem online yang digunakan serta perbaikan teknis untuk memastikan proses pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sangat penting agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal sesuai dengan zona yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
