Mantan Aktivis HMI jadi Anggota Legislator Samarinda, Kantongi 3.682 Suara di Dapilnya

Kaltimnyapa.com, Samarinda – Mantan Ketua Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Kaltara periode 2018-2020, Abdul Muis ditetapkan sebagai Anggota DPRD Samarinda terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, dalam rapat pleno di Hotel Aston Samarinda, Kamis (2/5/2024) malam.

Ia memulai karir politiknya sejak menempuh pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda tahun 2013 hingga 2019. Di sana, dirinya mulai mengenal HMI dan menelan banyak pahit manisnya kehidupan.

Sebagai kader hijau hitam di Samarinda, Abdul Muis terus melebarkan sayap dan komunikasinya melalui organisasi HMI. Mulai dari kader biasa, Ketua Cabang HMI Samarinda hingga menjabat sebagai Ketua Umum BADKO HMI Kaltim-Kaltara.

Pria yang kerap disapa Muis ini, terjun ke dunia politik melalui Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Samarinda pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Muis berhasil unggul dalam pemilu 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Samarinda, Sungai Kunjang. Sekaligus berhasil melengserkan salah satu anggota DPRD Samarinda di dapil yang sama, dengan perolehan sebanyak 3.682 suara dan dinobatkan sebagai peraih suara tertinggi di dapil Sungai Kunjang.

Selama bernaung di HMI, Muis kerap sekali menyoroti banyak hal terkait infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA) dan isu seksi lainnya di kota Tepian, sebutan Samarinda.

Demo ataupun menyampaikan aspirasi di muka umum sudah menjadi makanan sehari-hari Abdul Muis semenjak masih menjadi kader HMI. Sehingga sepak terjangnya dalam dunia politik tidak bisa dianggap sepele.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Barisan Muda Daerah (Barmuda) ini dikenal sebagai sosok politisi muda yang inovatif dan kreatif, khususnya di kalangan aktivis HMI Samarinda.

Hingga menunggu dilantik sebagai anggota DPRD Samarinda, banyak kader HMI dan warga Sungai Kunjang menantikan terobosan baru Abdul Muis di Samarinda. Mulai penanganan banjir, penanganan tata kelola kota serta kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro ke rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *