Kaltimnyapa.com, Samarinda – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menggelar audiensi bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/6/2025).
Pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim sebagai bagian dari kajian akademik bertema “Perumusan Kebijakan Pendidikan di Kalimantan Timur.”
Audiensi ini diterima langsung oleh dua anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry, serta didampingi Tenaga Ahli DPRD Kaltim, Tri Nugroho. Turut hadir mendampingi para mahasiswa, Dosen Program Studi PAI UIN Samarinda, Farah Silvia.
Dalam sambutannya, Darlis Pattalongi menyambut baik kehadiran para mahasiswa dan mengapresiasi inisiatif mereka dalam memilih jalur dialogis untuk menyampaikan aspirasi serta gagasan. Ia menilai bahwa audiensi akademik seperti ini penting dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga legislatif.
“Kami senang jika adik-adik mahasiswa datang ke DPRD Kaltim untuk berdiskusi. Tidak harus selalu lewat demonstrasi. Audiensi resmi seperti ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses perumusan kebijakan,” ujar Darlis.
Diskusi berjalan interaktif. Para mahasiswa menyampaikan pandangan serta kritik terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku, termasuk soal pemerataan akses pendidikan, kebijakan pendidikan gratis, dan kejelasan peta jalan pendidikan di Kaltim. Mereka juga menyoroti potensi dampak dari kebijakan pendidikan gratis terhadap program-program lain.
Menanggapi hal tersebut, Darlis menjelaskan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya sebatas pada biaya kuliah atau UKT, melainkan juga menyangkut banyak aspek, mulai dari kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, hingga kebijakan jangka panjang.
Ia pun berharap mahasiswa PAI UIN dapat terus berkontribusi dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kami terbuka terhadap aspirasi akademisi muda. Mudah-mudahan dari forum seperti ini bisa lahir gagasan-gagasan yang memperkaya kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv).
