Kaltimnyapa.com, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa upaya mengatasi banjir dan tanah longsor di Kota Samarinda memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terstruktur.
Ananda bilang, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh.
“Kita butuh rancangan induk yang menyeluruh dan terarah. Jangan lagi ada penanganan yang sporadis. Semua komponen seperti pembangunan kolam retensi, folder, dan normalisasi drainase harus dirancang secara terintegrasi,” ucap Ananda, Selasa (3/05/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, penanggulangan bencana di ibu kota provinsi Kaltim yakni Samarinda, tak bisa hanya bergantung pada respons saat bencana terjadi, melainkan harus dimulai dari perencanaan jangka panjang yang matang.
Namun begitu, ia tetap mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat saat menghadapi banjir yang kembali terjadi di beberapa kawasan Samarinda.
“Waktu surutnya air kini sudah jauh lebih singkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya,” ucapnya.
“Kalau mau jujur, sekarang air tidak lama tergenang. Ini pertanda ada perbaikan dalam sistem penanganan. Tapi kita tak boleh puas. Harus ada peningkatan ke arah strategi yang lebih terencana,” sambungnya.
Ananda juga menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal serta mendukung alokasi anggaran untuk program pengendalian banjir, termasuk penyediaan dana darurat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Dari sisi pendanaan, kami siap mendukung. Dana tidak terduga bisa digunakan selama rencana kerjanya jelas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian longsor di kawasan Jalan Gerilya, yang mengakibatkan kerusakan pada empat rumah dan menelan korban jiwa.
“Kami turut berduka cita untuk para korban dan keluarganya. Kejadian ini jadi pengingat penting bahwa langkah-langkah mitigasi bencana harus lebih diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendorong kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk meningkatkan upaya mitigasi risiko bencana.
Diakhir ia juga menekankan, pentingnya perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.
“Banjir dan longsor memang tantangan besar. Tapi dengan sinergi yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, risikonya bisa ditekan,” tutupnya. (Adv).
