Kaltimnyapa.com, Nunukan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan didesak untuk lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui platform digital.
Seiring perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, pemuda Nunukan menilai bahwa aksesibilitas informasi dari DPRD masih sangat terbatas.
Fahry, seorang pemuda Nunukan, menyoroti bahwa banyak masyarakat, terutama generasi muda, merasa kesulitan mengakses informasi terkait kebijakan, kegiatan, dan keputusan yang diambil oleh DPRD setempat.
Ia menilai, minimnya kehadiran DPRD Nunukan di media sosial dan kurangnya pembaruan informasi menjadi kendala utama dalam keterbukaan informasi publik.
“DPRD harus memiliki sumber informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, media berita online, dan aplikasi pesan instan, DPRD dapat menciptakan interaksi dua arah dengan masyarakat,” ujar Fahry.
Ia menambahkan, transparansi informasi bukan hanya soal memenuhi hak masyarakat untuk tahu, tetapi juga sebagai upaya memperkuat demokrasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan serta meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Tanpa akses yang jelas dan terbuka, masyarakat tidak bisa mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan yang ada,” tambahnya.
Sebagai solusi, Fahry mengusulkan agar DPRD Nunukan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk startup teknologi dan ahli digital, guna memastikan penyebaran informasi berjalan efektif.
Dengan langkah ini, diharapkan DPRD Nunukan tidak hanya meningkatkan kualitas legislasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi mereka sebagai wakil rakyat yang responsif, transparan, dan akuntabel.
