Kaltimnyapa.com, Samarinda – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (FPPIK UNMUL) mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Kerang Dara Nelayan Muara Badak.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PHSS, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (MIGAS).
Ketua Umum HMI FPPIK UNMUL, Muhammad Shefa, menyatakan keprihatinannya atas tindakan represif yang dilakukan terhadap nelayan yang tengah menyuarakan aspirasi mereka.
“Saya prihatin dan geram melihat tindakan represif aparat kepolisian yang dihadirkan oleh pihak PT. PHSS sebagai upaya membendung aspirasi nelayan terdampak atas kecerobohan perusahaan,” ujarnya.
Shefa menilai bahwa PT. PHSS gagal menjaga integritasnya sebagai anak perusahaan nasional di sektor MIGAS, yang seharusnya memiliki mekanisme penanganan terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang ditujukan kepada mereka.
Informasi dari kelompok nelayan setempat menyebutkan bahwa sekitar 300 nelayan dan 700 ton bibit kerang dara yang telah ditebar oleh pembudidaya terdampak akibat buruknya pengelolaan limbah oleh perusahaan tersebut.
“Jika melihat dari sudut pandang studi ekonomi perikanan, akumulasi kerugian yang dirasakan oleh pembudidaya kerang dara bisa mencapai Rp1 miliar. Hal ini sangat berdampak bagi kesejahteraan nelayan di Kalimantan Timur, khususnya di Muara Badak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Shefa menyatakan bahwa kejadian ini menjadi catatan buruk bagi kondisi perikanan di Kalimantan Timur pada tahun 2025. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan antara PT. PHSS dengan nelayan terdampak terkait penyelesaian permasalahan tersebut.
“Hingga saat ini, kami secara intens berkomunikasi dengan nelayan-nelayan yang terdampak atas kecerobohan perusahaan tersebut. Kami juga akan terus menimbulkan atensi di masyarakat dan lingkungan akademis di universitas,” pungkasnya.
