Kaltimnyapa.com, Samarinda – Masa 100 hari pertama kepemimpinan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul).
Dalam pernyataan resminya, BEM KM Unmul memberikan rapor merah atas kinerja Rudy Mas’ud yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Kaltim.
Ketua BEM KM Unmul, M Ilham Maulana, menyebut bahwa sejumlah masalah justru memburuk dalam seratus hari terakhir. Salah satu isu yang disoroti adalah kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang adil.
Selain itu, kekerasan terhadap gerakan sipil dan tindakan represif aparat juga dinilai masih terjadi.
“Ketimpangan infrastruktur, kelangkaan BBM, lambannya respon terhadap peredaran BBM oplosan, serta masifnya eksploitasi tambang telah memperparah konflik agraria dan krisis ekologis. Perampasan ruang hidup rakyat dan bencana banjir yang makin sering terjadi di berbagai wilayah menunjukkan lemahnya penanganan struktural,” ujar Ilham.
BEM KM Unmul juga menyoroti delapan program prioritas yang sebelumnya dijanjikan Rudy Mas’ud, namun dinilai belum menunjukkan implementasi konkret. Mereka menilai program-program tersebut hanya bersifat populis dan seremonial, tanpa menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.
“Alih-alih memberikan solusi, program itu hanya menjadi alat pencitraan dan legitimasi kekuasaan,” lanjut Ilham.
Atas dasar itu, BEM KM Unmul menyerukan perlunya evaluasi total terhadap kinerja 100 hari pertama Rudy Mas’ud. Mereka menegaskan bahwa kritik ini bukan sekadar penilaian, melainkan peringatan keras terhadap arah pemerintahan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Rapor Merah ini adalah bentuk kontrol dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kekuasaan yang tidak berpihak hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya.
BEM KM Unmul juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah, guna menjaga stabilitas politik dan menghindari kesenjangan yang semakin dalam antara pemerintah dan masyarakat.
